Home News Link Contact Us
Menu Utama
Beranda
Sambutan Rektor
Sejarah Singkat
Visi & Misi
Logo UID
Lambang & Bendera
Transportasi Umum
Akademik
Sistem Pendidikan
Kalender Akademik
Program S1
Administrasi
Cuti Kuliah
Sanksi
Wisuda
Ijazah
Program Studi
Hukum
Ekonomi Manajemen
Bahasa Arab
Pendi. Agama Islam
Teknik Idustri
Pascasarjana
Magister Manajemen
Pendidikan Agama Islam
Pemikiran Islam
Ilmu Hukum
Jurnal UID
Reformasi Hukum
Pendidikan Islam
Jurnal Tarodhi
Teknik Industri
Milenium Hukum
Direktori
Rektorat
Biro & Lembaga
Unit Pelaksana Teknis
Organasasi Mahasiswa
Info PMB 2014
Status Program Studi
Syarat dan Waktu Kuliah
Biaya Kuliah
Jadwal Seleksi Ujian
Download Formulir
Brosur S2 MM
Formulir S1
Brosur S2 MH
Jurnal Internasional
Garuda
Proquest
EBSCO


PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN KETIDAK LAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 75/G.TUN/2003 PTUN JKT Tgl 9 Juni 2003  

Penulis : UNTORO

Abstrak :


Reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti: untuk menampung perkiraan pertambahan penduduk dan pertumbuhan perekonomian Jakarta yang kebutuhannya terhadap lahan semakin meningkat serta untuk mewujudkan fungsi Kawasan Pantai Utara sebagai kawasan andalan. Tujuan dari penulisan ini untuk mendapatkan informasi mengenai ketentuan normatif dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pertimbangan hakim dalam membatalkan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dalam kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pelaksanaan reklamasi Pantura Jakarta dibenarkan berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dengan syarat wajib mempunyai AMDAL. Namun dalam pelaksanaannya, reklamasi Pantai Utara Jakarta menimbulkan pertentangan antara pihak Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Pemerintah DKI Jakarta. Karena menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta oleh Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, AMDAL dalam kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak layak. Pertentangan ini akhirnya diajukan ke PTUN Jakarta. Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta, dengan pertimbangan bahwa Keputusan Menneg Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003, telah melampaui wewenangnya sebagai pembantu Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17 Keppres Nomor 101 Tahun 2001 jo Keppres Nomor 2 Tahun 2002. Sehingga Menneg Lingkungan Hidup tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan instansi-instansi yang berwenang untuk menolak permohonan izin melakukan kegiatan reklamasi dan revitalisasi Pantura Jakarta 


Kata Kunci : Keputusan, Objek sengketa, Tata Usaha Negara

   

Print this | Send this | Hits: 370 |
   
  Copyright © 2008, UID. All Rights Reserved